JAKARTA - Hasil Kongres Bali yang selalu digadang-gadang oleh perserta kompetisi Liga Super Indonesia dan Divisi Utama di bawah naungan PT Liga Indonesia diakui oleh Direktur Legal PSSI F Rudy tidak jelas.
Menurut Rudy, pengurus baru PSSI hingga saat ini tidak memiliki salinan keputusan yang katanya hasil kongres Bali bulan Januari tahun 2011 lalu.
"Harusnya peserta kongres PSSI, memegang salinan hasil keputusan kongres. dan itu juga yang kita inginkan, PSSI minta kepada mereka-mereka yang mengatakan hasil kongres Bali-hasil kongres Bali, tetapi kok tidak ada yang punya, ini aneh," ungkap F Rudy.
Menurut Rudy, dirinya pernah ditunjukkan adanya salinan keputusan yang dipegang oleh anggota Komite Eksekutif PSSI yang selama ini selalu berteriak berdasarkan kongres Bali. Namun saat ingin diminta, tidak diberikan.
"Ini apa namanya, kami berkeyakinan mereka-mereka itu ada agenda besar di balik penyelenggaraan kompetisi Liga Super Indonesia yang katanya berdasarkan Kongres Bali, padahal tidak ada keputusan saat di Bali lalu," seloroh Rudy.
Selama ini masyarakat Indonesia selalu diberi informasi yang berat sebelah mengenai PSSI. "Kami sebenarnya ingin sekali buka-bukaan bahwa sesungguhnya yang terjadi ini tidak seperti yang dikatakan oleh para peserta Liga Indonesia itu," kata Rudy.
Bahkan menurut Rudy, jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ingin memanggil pengurus PSSI, pihaknya siap. "Harusnya anggota DPR harus segera memanggil PSSI jika memang dirasa perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat, selama ini kami kalah dalam informasi kepada masyarakat," papar Rudy.
Dikatakan oleh F Rudy, pengurus PSSI saat ini belum juga berbenah membangun persepakbolaan Indonesia sudah harus dihadapi oleh oknum-oknum pelaku sepakbola yang tidak menginginkan prestasi sepakbola Indonesia meningkat pasca kongres Solo.
"Masa belum satu tahun kepengurusan ini berjalan sudah diminta kongres tahunan yang katanya langsung diagendakan kongres luar biasa, yang harus digelar itu adalah pertanggung jawaban keuangan PT Liga Indonesia selama diberi kepercayaan menjalankan kompetisi di era pengurus sebelumnya," tandas Rudy.
PT Liga Indonesia memang tidak berniat mempertanggung jawabkan keuangannya kepada PSSI selaku pemegang mayoritas PT Liga Indonesia, yakni 99 persen berdasarkan peraturan Perseroan Terbatas yang terdaftar di pemerintahan.
"Jika ingin merubah status kepemilikan saham ada aturannya, PSSI katanya sudah dirubah kepemilikan sahamnya, yakni tinggal satu persen, meski tinggal satu persen, PSSI berhak juga diberi tahu jika ada rapat perubahan saham, kapan terjadi rapat perubahan saham, ini baru aturan," urai Rudy.
0 komentar:
Posting Komentar