Saya sedih, karena sebagian Bonek masih berperilaku brutal. Apapun alasannya, melakukan aksi kerusuhan di Solo tidak bisa dibenarkan. Aksi kerusuhan hanya menodai upaya keras Bonek untuk mengubah citranya yang negatif selama ini. Saya berharapa aparat keamanan bisa bertindak lebih tegas terhadap Bonek yang melakukan kerusuhan. Akibat mereka yang melakukan kerusuhan, citra Bonek yang mulai membaik kembali terluka. Oleh sebab itu, saya gembira, ketika kepolisian menangkap 19 Bonek yang melakukan aksi penjarahan. Hukuman berat harus diberikan kepada pelanggar hukum, tanpa pandang bulu.
Syukurlah, Bonek seperti 'membayar' perilaku negatifnya di Solo dengan tidak melakukan kerusuhan di Bandung. Kendati Persebaya kalah dari Persib, Bonek tidak melakukan kerusuhan dan bahkan berbaur dengan puluhan ribu suporter Persib. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf pun tampak menyaksikan pertandingan itu dengan penuh senyum. Tidak ada kecemasan.
Di lain pihak, saya gembira Bonek ke Bandung, karena ini merupakan bentuk perlawanan awal terhadap PSSI dalam bentuk nyata. Sebagaimana kita ketahui, PSSI melalui Komisi Disiplin telah menjatuhkan sejumlah sanksi yang cenderung tak adil terhadap sejumlah klub, terutama klub-klub Jawa Timur.
Simak saja: Persela dan Persebaya dihukum karena nyanyian suporter yang dinilai rasis. Tak jelas, apakah PSSI sudah mempelajari arti kata rasisme dan bisa membedakannya dengan provokasi. Derajat rasisme dan provokasi jelas jauh berbeda. Saya menolak keras lagu-lagu provokatif di stadion. Namun tak adil jika kemudian kita mengatakan lagu-lagu itu sebagai bentuk rasisme.
Di lain pihak, PSSI tak menjatuhkan sanksi kepada suporter Persija Jakarta yang juga menyanyikan lagu rasis (menurut kosakata versi PSSI), saat pertandingan melawan Persebaya di Senayan beberapa waktu lalu. Bahkan, masih kuat dalam ingatan kita, dalam perhelatan semifinal Copa Indonesia 2007, suporter Persija mendapat gelar suporter terbaik, kendati sempat melakukan kerusuhan saat semifinal.��
Arema dihukum satu kali pertandingan tanpa penonton plus denda karena suporter yang meluber ke sentelban, saat melawan Persema. Padahal, tidak ada keributan dalam pertandingan itu. Persikad Depok terpaksa harus turun kasta, karena gagal menggelar dua kali pertandingan kandang. Sementara itu, Persija Jakarta yang tak bisa melaksanakan pertandingan kandang saat melawan Persebaya mendapat bantuan dari Badan Liga Indonesia. Gagal menggelar pertandingan melawan Persitara Jakarta Utara, Persija mendapat dispensasi penundaan dan bukannya sanksi sebagaimana dialami Persikad Depok.
Dari beberapa fakta di atas, sudah terang benderang betapa pedang keadilan Komisi Disiplin PSSI mengayun ke arah tertentu saja. Terakhir, di Jawa Pos Minggu (24/1/2010), petinggi PSSI sudah siap memberikan sanksi tambahan kepada Persebaya karena kenekatan Bonek melanggar larangan away selama dua tahun. Petinggi PSSI juga 'meremehkan' upaya banding Arema kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid.
Dengan sekian ketidakadilan itu, maka PSSI sebenarnya sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Selama ini, PSSI memperlakukan klub tak ubahnya sapi perahan dengan memberlakukan denda uang dalam jumlah besar, setiap kali ada kesalahan. Namun PSSI tak pernah mampu memberikan solusi tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi klub. PSSI bersikap ambigu terhadap persoalan yang dihadapi klub. PSSI menggembar-gemborkan kompetisi profesional, namun tak mempersiapkan perangkat lunak maupun keras dengan baik. Persoalan klasik klub seperti pendanaan dan suporter seolah dibiarkan menjadi persoalan klub sendiri.
Itikad baik klub maupun suporter mematuhi PSSI betapapun muaknya tidak dihargai. Sebut saja: tidak ada apresiasi positif terhadap Arema dan Aremania yang sudah bersabar menjalani dua tahun hukuman tanpa atribut. Apresiasi PSSI justru 'membunuh' Arema dengan jalan melarang satu kali pertandingan tanpa penonton, pasca luberan penonton ke sentelban saat Arema versus Persema.
Sanksi terhadap Persela dan Persebaya sebesar Rp 250 juta jelas juga membunuh. Dengan penggunaan APBD yang terbatas, praktis Persela maupun Persebaya mengandalkan tiket masuk penonton untuk menghidupi klub sebagaimana Arema. Persebaya lebih beruntung, karena mendapat pasokan sponsor dari perusahaan biskuit walau tak sangat besar. Denda Rp 250 juta yang setara dengan pendapatan satu kali laga sama saja dengan usaha pembangkrutan klub.
Jika selama ini kepatuhan terhadap PSSI ternyata tidak mendapat apresiasi, tak ada jalan lain untuk melakukan perlawanan selain pembangkangan. Pembangkangan merupakan upaya delegitimasi terhadap PSSI sebagai organisasi sepakbola nasiona yang tak beres bekerja.
Selama ini sudah banyak pihak yang berteriak menuntut agar PSSI dirombak total. Bahkan Aremania menjadi kelompok suporter pertama yang berani menyuarakan revolusi terhadap PSSI. Bahkan Aremania menggalang sejumlah suporter untuk berunjukrasa. Namun teriakan revolusi dan tuntutan perombakan seperti menyapu angin, karena semua elemen klub tak ada yang berani melawan.
Maka, apa yang dilakukan Bonek dengan tetap berangkat ke Bandung, kendati sudah dihukum dua tahun tak boleh ikut mendampingi pertandingan tandang Persebaya, merupakan bentuk lanjutan nyata dari revolusi terhadap PSSI. Jika Aremania menjadi pelopor seruan revolusi, maka Bonek menjadi pelopor pembangkangan terhadap PSSI.
Saya sempat berdiskusi dengan salah satu Bonek, ketika PSSI menjatuhkan sanksi larangan away dua tahun. Ia dengan enteng mengatakan, "Buat apa menuruti PSSI yang tidak jelas."
PSSI menjatuhkan sanksi keras terhadap Persebaya. Dan Bonek menjawab dengan tak kalah keras pula: 5.000 suporter berangkat ke Bandung. Keberangkatan para Bonek ini menjadi sinyal awal bahwa PSSI sudah tak perlu lagi dipatuhi. Tak ada lagi yang patut dibanggakan terhadap PSSI: prestasi tak jelas, tak adil pula. Pembangkangan Bonek terhadap PSSI ini sebenarnya suatu ironi, mengingat PSSI juga membangkang terhadap FIFA dengan tetap menjadikan Nurdin Halid sebagai ketua umum. Jadi ini cerita 'sang pembangkang' akhirnya 'dibangkang'.
Sayang, perlawanan Bonek terhadap PSSI ini ternoda oleh ulah sebagian Bonek sendiri yang melakukan kerusuhan di Solo. Saya membayangkan, seandainya keberangkatan Bonek ke Bandung berjalan dengan damai, tentu semakin sempurnalah upaya delegitimasi terhadap PSSI. Ke depan, saya tak henti berharap seluruh elemen Bonek tetap berupaya membenahi diri. Sulit memang menghentikan ulah para perusuh yang memanfaatkan nama besar Bonek. Saya kira, mulai saat ini, Bonek yang terorganisasi harus bekerjasama dengan kepolisian dalam melakukan pembinaan, dengan jalan memberikan dukungan kepada aparat untuk menindak tegas para perusuh yang memakain nama Bonek. Dengan demikian para Bonek yang tidak berbuat anarkis bisa terhindar dari cap negatif.
Terakhir, saya tidak tahu sanksi apa yang bakal dijatuhkan PSSI terhadap Persebaya karena perlawanan Bonek itu. Hinca Panjaitan di Jawa Pos (24/1/2010) meminta klub bersiap-siap menanggung dosa suporter. Pertanyaannya: siapakah yang akan menanggung dosa PSSI selama ini? Dosa akibat pembangkangan terhadap FIFA dan dosa lainnya berupa paceklik prestasi tiada akhir, siapa yang bakal menanggung?
Yang terang, saya melihat, kebangkitan sepakbola Indonesia akan berawal dari Jawa Timur. Aremania sudah mempelopori seruan 'Revolusi PSSI'. Kini, giliran Bonek mempelopori delegitmasi terhadap PSSI.
sumber
0 komentar:
Posting Komentar